Presiden Republik Indonesia melihat bahwa Politeknik kedepan merupakan Lembaga Pendidikan yang menjanjikan bagi para mahasiswa. Kerjasama antara Politeknik dengan Industi yang selama ini terjalin memudahkan lulusannya untuk diterima oleh dunia kerja.
Empat Direktur Politeknik Negeri Se-Jawa Timur, Direktur Politeknik Negeri Madura, Direktur Politeknik Negeri Malang, Direktur Politeknik Negeri Madiun dan Direktur Politeknik Negeri Jember berdialog dengan Presiden Joko Widodo disela-sela Peresmian Bendungan Bendo Ponorogo (7/9). Direktur POLTERA, Arman Jaya menyampaikan bahwa meskipun berstatus sebagai perguruan tinggi vokasi baru, berbagai macam inovasi sudah dilakukan dengan sarana prasana yang dimilikinya seperti terwujudnya pembuatan Ambulance Boat yang merupakan sinergi antara POLTERA, Pemerintah Kabupaten Sampang dan Industri galangan Kapal. “Alhamdulillah tahun ini, kami sudah membuat kapal Ambulance Boat kerjasama dengan PEMDA Sampang dan juga industri galangan kapal” Ungkapnya.
Lebih lanjut Arman Jaya menjelaskan bahwa 80% lulusan POLTERA banyak diserap industri nasional. Mayoritas luluan ini hanya membutuhkan waktu kurang dari enam bulan untuk mendapatkan pekerjaan. “lulusan kami pak presiden, walapun baru, 80% sebelum 6 bulan sudah bekerja, sisanya melanjutkan kuliah lagi atau menikah” jelasnya yang kemudian diiringi gelak tawa.
Jokowi memandang bahwa politeknik kedepan lebih menjanjikan, “Saya kira kedepan memang Politeknik itu sangat lebih menjanjikan, kalau terhubung, terkoneksi dengan industri dengan para praktisi itu yang memudahkan diterima oleh pasar kerja.” katanya. Lebih lanjut Jokowi akan berkeliling untuk melihat perkembangan Politeknik “saya coba nanti tak berkeliling, lihat-lihat khusus sama Bu gub inggih” ungkap Jokowi yang saat dialog juga ditemani oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Sementara itu ditempat terpisah Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Madura melakukan penandatangan Berita Acara Serah Terima gedung Kuliah dan Bengkel Tenaga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (th/rir)
